Notaris & PPAT Bali

 

Didalam kehidupan bermasyarakat kita sehari hari seringkali badan usaha disamakan dengan perusahaan walaupun pada kenyataannya keduanya berbeda. Perbedaan utamanya adalah badan usaha adalah bentuk lembaga, sedangkan perusahaan adalah tempat usaha dimana badan usaha itu dikelola.
Badan usaha dapat dibagi sebagai berikut :

  • Perseroan usaha dagang (UD)
  • Persekutuan, terdiri dari :
  • Tidak berbadan hukum, antara lain :
  • Persekutuan perdata ( Maatschaap )
  • Firma
  • CV ( Commanditaire Venotschaap )
  • Berbadan hukum, antara lain :
  • Perseroan terbatas
  • Koperasi
  • Yayasan
  • Bentuk usaha lain : Perwakilan usaha perdagangan asing ( Representative Office ).

Marilah kita kupas satu persatu dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut.

USAHA DAGANG ( UD )

  • Usaha yang didirikan oleh perseorangan
  • Tangggung jawab pribadi
  • Umumnya dengan modal kecil atau menengah
  • Tidak ada akta pendirian
  • Tidak ada peraturan untuk pendirian usaha dagang, hanya memerlukan izin permohonan usaha dari dinas perdagangan setempat

PERSEKUTUAN PERDATA

  • Dasar hukum pasal 1618 KUH Perdata
  • Didirikan oleh 2 orang atau lebih
  • Dapat dibuat secara lisan atau tertulis
  • Tanggung jawab sekutu sampai harta pribadi masing – masing
  • Tanggung jawab secara pro-rata/tanggung renteng ( tergantung perjanjian )

 

FIRMA

  • Dasar hukum pasal 16 – 35 KUHDagang
  • Berupa persekutuan perdata yang menjalankan usaha dengan nama bersama
  • Tanggung jawab sekutu secara tanggung rentang sampai harta pribadi masing-masing
  • Didirikan dengan akta Notaris
  • Didaftarkan ke pengadilan Negeri setempat

 

CV ( Commanditaire Venotschaap )

  • Dasar hukum pasal 19-21 KUHDagang
  • Hampir sama dengan firma namun ada sekutu aktif dan sekutu pasif
  • Sekutu aktif yang mengelolah operasional CV dan bertanggung jawab secara keseluruhan sampai ke harta pribadi
  • Sekutu pasif bertanggung jawab hanya sebesar modal yang dimasukan atau disertakan
  • Didirikan dengan akta Notaris
  • Didaftarkan ke pengadilan negeri setempat

PERSEROAN TERBATAS ( PT )

  • Dasar hukum UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
  • Didirikan oleh minimal 2 orang atau pribadi hukum
  • Modal usaha minimal Rp 50.000.000,-
  • Minimal 25% dari modal dasar harus disetorkan ke bank
  • Modal terdiri dari saham-saham
  • Tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham
  • Didirikan dengan Akta Notaris
  • Disahkan oleh Mentri hukum dan HAM RI
  • Bertindak sebagai pribadi hukum
  • Memiliki harta kekayaan sendiri

KOPERASI

  • Diatur dalam UU nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
  • Berlandaskan asas kekeluargaan
  • Dibentuk oleh orang-orang ( disebut koperasi primer ) atau koperasi-koperasi (disebut koperasi sekunder)
  • Didirikan dengan Akta pendirian oleh Notaris
  • Berbadan hukum setelah disahkan pemerintah ( kementrian Koperasi )
  • Organ koperasi : Rapat Anggota, Pengurus dan pengawas
  • Modal dari para anggota
  • Tanggung jawab dipikul oleh para anggota
  • Rapat anggota adalah organ tertinggi yang memberikan kuasa pengurusan kepada para pengurus

YAYASAN

  • Dasar hukum UU Nomor 16 tahun 2001 juncto UU nomor 28 tahun 2004
  • Tujuan tidak untuk mencari keuntungan/profit/non komersial
  • Bidang kegiatan sosial, keagamaan dan kesusilaan
  • Didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya, kebagai kekayaan awal
  • Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan
  • Didirikan dengan Akta Notaris
  • Disahkan oleh Mentri hukum dan HAM RI
  • KANTOR PERWAKILAN USAHA PERDAGANGAN ASING ( Representative Office )
  • Dasar hukum peraturan menteri perdagangan nomor 10/m-DAG/PER/3/2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing
  • Merupakan izin usaha perorangan yang diberikan kepada pimpinan kantor perwakilan
  • Tidak memerlukan Akta Pendirian
  • Tanggung jawab pribadi dari pimpinan kantor perwakilan
  • Kegiatan usaha terbatas, hanya didirikan untuk penjualan/pemasaran produk atau pembelian produk untuk diekspor

 

Perbedaaan badan hukum dan bukan badan hukum
Badan Hukum :

  • Memiliki kekayaaan yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya dan kekayaan para pendirinya
  • Tanggung jawab hanya sebesar sahamnya
  • Dapat melakukan penuntutan dan dituntut di muka pengadilan

Bukan badan hukum :

  • Kekayaan tidak terpisah
  • Tanggung jawab sampai harta pribadi
  • Yang dituntut pribadi pendiri/persero/pemiliknya

Berdasarkan urian tersebut kini jelaslah perbedaan
Badan usaha dan perusahaan, termasuk bentuk-bentuk badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Apabila anda ingin mendirikan badan usaha maka anda dapat menyesuaikan dengan kemampuan dan tanggung jawab secara hukum dan finansial.

 

 

Notaris & PPAT I Dewa Putu Susila Putra, S.H. M.Kn
Jl.Ahmad Yani No.37 Subangan - Karangasem - Amlapura - Bali 80813

  • Informasi Kontak

    Telp.0363 - 22848 Fax.0363 - 22848
    Hp.0812 3905 033

  • Alamat

    Jl.Ahmad Yani No.37 Subangan - Karangasem - Amlapura - Bali 80813